Teknologi Pungut Hitung di berbagai Negara

Teknologi pungut hitung yang dilakukan di berbagai negara di dunia ada beberapa jenis menurut Perludem yaitu
1.    E-Voting dengan DRE (Direct Recording Electronic)
Mesin DRE merupakan mesin yang memfasiitasi 3 kegiatan sekaligus yaitu pungut suara , menghitung hasilnya dan melakukan rekapitulasi dalam sekali waktu. Hasilnya bisa dikirim via internet atau kartu memory. Meskin ini bisa dilengkapi dengan kertas VVPAT  atau tidak. Meskipun jika tidak, maka kredibilitas mesin DRE ini akan dipertanyakan kaena tidak ada hal yang bisa diaudit. VVPAT merupakan dokumen rekam jejak pilihan pemilih yang dicetak oleh penetak VVPAT yang terhubung dengan DRE secara terpisah. 
a.    Brazil
Negara ini dijadikan contoh karena system pemerintahannya sama yaitu presidensial, jumlah DPT-nya hampir sama dan system kepartaian yang sama yaitu multipartai dengan system pemilu proporsional representative terbuka. TSE (Tribunal superior eleitoral) atau komisi pemilihan umum brazil menggunakan DRE sejak 1995 dengan hasil luar biasa, dimana hanya 75 menit di TPS hasil rekapitulasi sudah diketahui dan hanya 5 hari hasil pemilu nasional diketahui. Akan tetapi banyak gugatan yang meragukan kredibilitas DRE tanpa VVPAT ini. Tetapi TSE berdalih VVPAT hanya akan melanggar prinsip kerahasiaan pemilih (Goldsmith & ruthrauft, 2013), memperlambat proses pemungutan suara dan berpotensi gagal jika mesin pencetak rusak. Pengalaman Brazil membuktikan penggunaan teknologi bisa memangkas waktu dengan tetap mampu memenuhi asas asas pemilu.

Mesin DRE terdiri dari layar yang menampilkan pilihan dan tombol angka untuk memilih, disertai beberapa tombol lain seperti konfrimasi dan netral . mesin ini memiliki batreai internal sehingga tidak akan takut listrik padam.`
b.    India
India dipilih karena jumlah penduduk yang sangat banyak , system parlemen yang hampir sama dengan Indonesia dan pengalaman e-voting yang sudah lama sejak tahun 1982. Mesin DRE india dari ECI (Electoral commission of india) terdiri dari control unit sebagai penghitung dan rekapitulasi , serta balloting unit untuk memilih. Meskipun sudah sejak 1982 untuk pemilihan legislative, tapi dilaksanakan secara serentak pada tahun 2004 secara serental. Meskin DRE india menggunakan VVPAT yang terpisah, jadi berbeda dengan brazil. VVPAT ini dianggap menciptakan kepercayaan terhadap teknologi pemilu karena dapat diverifikasi.
c.    Belanda
Belanda menjadi contoh karena menerapkan pemilihan legislative dengan system proporsional terbuka juga. Belanda memulai e-voting sejak tahun 1998. Tetapi setelah itu terdapat penolakan terhadap e-voting dalam setiap pemilu bahkan dengan kata kata : we don’t trust voting computers , sehingga akhirnya tahun 2007, seluruh mesin e-voting dicabut sertifikasinya. Hal ini disebabkan regulai yang mengatur penggunaan e-voting tidak komprehensif dalam memenuhi prinsip prinsip pemilu, selain itu regulasi juga tidak menyertakan banyak pihak untuk memberikan masukan terkait hal ini.

2.    E-Voting dengan EBP
EBP atau electronic ballot paper merupakan system yang lebih sederhana dibandingkan DRE. EBP hanya dapat menerima pilhan suara kemudian mencetak pilihan suara itu dalam kartu token dan dimasukan dalam kotak suara yang kemudian dihitung secara manual. Jadi EBP tidak dapat menyimpan pilihan, menghitungan dan merekap seperti DRE.
E-voting dengan EBP yang dicontohkan adalah pengalaman negara Kongo. CENI (Congolese electoral commission) memaksakan penggunaan EBP tanpa regulasi yang jelas dan tanpa diuji terlebih dahulu. Infrastruktur listrik di kongo yang buruk , ¼ rakyat buta huruf, kendala distribusi mesin dan SDM membuat CENI sampai menunda hasil pemilu selama sebulan. Pemerintah juga mematikan jaringan internet dan mobile untuk memutus rantai HOAX yang ada. Dari pengalaman kongo, dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan teknologi yang terlalu singkat tanpa ujicoba, tidak memiliki landasan regulasi maka tidak akan diterima banyak pihak.


3.    Internet voting
Internet voting tidak mengharuskan pemilih dating ke TPS , karena semua bisa dilakukan dari computer atau smartphone yang terhubung internet. Tetapi internet voting selalu memiliki masalah dalam hal keamanan cyber dan masalah transparansi.
a.    Estonia
Negara Estonia mampu menerapkan i-voting karena kultur masyarakat yang sudah terbiasa dengan e-government, pengamanan yang jelas terhadap system identifikasi pemilih internet dan adanya kepatuhan terhadap prinsip prinsip kepemiluan (Vinkel, 2012). Di Estonia, warga yang sudah lebih 15 tahun wajib memiliki e-ID yang berisi sertifikat(biodata dan password) dan tanda tangan digital. Dengan e-ID tersebut, pemilih bisa registrasi di valimised.ee dan memiih kandidat melalui computer atau smartphone.
b.    Pakistan
Sedangkan di Pakistan, i-voting hanya diperuntukan bagi warga yang berada diluar negeri. Registrasi ke i-voting menggunakan 13 digit kombinasi nomor identitas nasiona, tanggal terbit, nomor paspor dan nomor identitas paspor. Kemudian registasi dan memilih dilakukan di alamat overseasvoting.gov.pk (ECP, 2018)

4.    E-voting dengan E-Pens
e-Pens merupakan pena biasa dengan tambahan kamera keci dan microprosesor. Kamera ini akan bisa mengenali pola dalam surat suara dan menterjemahkannya dalam aplikasi khusus saat melakukan pindai pilihan.  Dalam pengalaman di jerman, penggunaan e-pens ini ada kesalahan saat pemilih melakukan registrasi e-pensnya . e-pens yang tidak terregistrasi atau pemilih yang tidak pemilih ternyata tidak terdeteksi oleh system. Sehingga MA jerman menghentikan penggunaan e-pens dan menggantinya dengan DRE pada tahun 2009. Pengalaman jerman menunjukan bahwa teknologi yang canggih tidak bisa diterapkan apa bila pemilih tidak bisa menggunakannya secara baik padahal pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat.

5.    E-Counting dengan OMR
OMR atau optical mark recognition adalah mesin penghitung urat suara atau e-counting. Suarat suara yang didesain dengan bulatan-bulatan pilihan yang di pilih dengan mengisi bulatan itu memakai pulpen. Kemudian suart suara ini discan menggunakan OMR , kemudian dibaca dan dihitung oleh OMR. Hasil ini kemdian dikirim ke pusat tabulasi nasional.
Pengalaman di Filipina dijadikan contoh karena merupakan negara kepulauan republic yang menganut system presidensiel. Pengalaman Filipina menggunakan OMR juga sudah cukup lama. 
Penggunaan OMR yang disebut PCOS (Precint count optic scan), sering bermasalah dalam penggunaannya yang bahkan sampai salah mentranmisikan hasil penghitungan suara TPS sampai jutaan suara. Hal ini dikarenakan tidak ada UU yang mengatur mengenai standarisasi peralatan yang dipakai dalam OMR. Kualitas alat dalam OMR sangat rendah sehingga akhirnya dibuat standisasi dengan UU mengenai kualitas perangkat OMR. Pengalaman Filipina ini emnunjukan bahwa  perangkat teknologi perlu diatur dalam UU tentang kualitas standarnya, sehingga prioritas adalah kualitas bukan harga termurah.


6.    E-Recapitulation
E-recapitulaiton merupakan tekologi pindai rekapitulasi elektronik yang berbasis pada scanner dibarengi data entry.
a.    Kenya
IEBC (Independent electoral and boundaries commission) memperkenalkan aplikasi RTS (Result transmission and presentation) yang merupakan e-rekapitulation. Di kenya ada empat tingkat penyelenggara pemilu yaitu TPS, kabupaten, dapil dan IEBC (Nasional). Pindai pada surat suara digunakan melalui telephone seluler dan dikrim menggunaakn internet. Akan tetapi pada pemilu 2017, RTS tidak mampu menampilkan hasil rekapitulasi beberapa kabupaten, bahkan sampai ada lima juta surat suara belum diverifikasi. Dari pengalaman kenya, teknologi e-recap harusnya mampu menampilkan hasil rekapitulasi di seluruh kabupaten sebagai modal meraih kepercayaan public.
b.    Pakistan
Pakistan dipilih dalam contoh ini karena menggunakan sisstem mixed member system atau parallel. e-Rekap yang ada di Pakistan pada dasarnya sama dengan di kenya dengan nama RTS juga. Antisipasi regulasi dan system bahkan pelatihan SDM sudah dilakukan oleh ECP. Tetapi RTS ternyata mengalami server down atau mati setelah menerima 170 ribu formulir sekaligus yang dikirim dari scan smartphone. Tidak adanya system backup membuat para partia dan peserta pemilu beranggapan ada manipulasi suara. Dari pengalaman Pakistan dapat diambil kesimpulan bahwa sebaik baiknya system perlu diadakan system cadangan atau rekapitulasi manual untk mengatasi mati system dan kesalahan teknis lain yang tidak dapat diperbaiki cepat.
 

Facebook Comments

0 Komentar

TULIS KOMENTAR

Alamat email anda aman dan tidak akan dipublikasikan.