Review Politic Man : The Social Bases of Politics

Keterangan Gambar : Politic Man : The Social Bases of Politics


Review oleh Mahasiswa S2 Ilmu politik dan pemerintahan UGM 

Ardiman Kelihu 
NIM : 19/449236/PSP/06783
Dhawi Hilmidia 
NIM : 19/449241/PSP/06788

 

E-book Politicman : the social Bases of Politics bisa di download disini

Seymour Martin Lipset dalam bukunya Politic Man : The Social Bases of Politics (1960), memulai dengan menggambarkan pentingnya studi politik yang berangkat dari persoalan-persoalan sosial yang terjadi di masyarakat. Analisis atas sejumlah kondisi sosial yang terjadi di masyarakat tersebut melahirkan salah satu fenomena politik yakni demokrasi.

Terlahir dari kondisi sosial, demokrasi pasti merefeleksikan sejumlah nilai yang awalnya dari suatu masyarakat. Aspek sosial sangatlah kompleks sehingga interaksi masyarakat yang dinamis akan turut memberi corak bagi tumbuh kembangnya demokrasi di sebuah negara. Adapun aspek sosial yang dimaksud oleh Lipset disini lebih ditekankan pada aspek ekonomi, efektifitas, legitimasi dan konflik .

Ia memotret revolusi industri abad XVII dan XIX di Eropa, Lipset berkesimpulan bahwa, gejolak sosial tersebut telah merombak struktur sosial yang memicu konflik di masyarakat Eropa. Dari konflik itu muncul pembedaan antara negara dan masyarakat. Pasca revolusi itu, orang pun kemudian bicara soal pemenuhan kebutuhan ekonomi, efektifitas, legitimasi negara dalam menyelesaikan problem sosial negara modern. Kelak tiga faktor ini yang dianggap sebagai tolak ukur stabil tidaknya negara demokrasi modern.

Ada dua pertentangan gagasan yang ia hadirkan. Antara Karl Marx yang menonjolkan konflik sebagai praysarat menuju harmonisasi, atau yang ia istilahkan sebagai masa depan komunis dan Alexis de Tocqueville yang mengiyakan konflik yang berjalan seiring dengan konsensus. Ide tentang demokratisasi pun dilahirkan untuk menjamin stabilitas politik masyarakat modern.

Dengan mempertentangkan Marx yang beranggapan bahwa stabilitas politik dan sosial tidak bisa dipertahankan dibawah sistem ekonomi modern yang kapitalis,
serta argumen Max Weber dan Michels yang sedikit mengambil jarak dari hubungan kapitalis dan institusi-institusi sosial. Weber kemudian pada aspek politik menghendaki pembentukan institusi birokrasi (kediktatoran birokrat), dan Michels yang melihat oligarki sebagai faktor yang turut mempengaruhi demokrasi.

Faktor Ekonomi

Bagi Lipset, baik birokratisasi ala Weber maupun Oligarki dari Michels pada akhinrya hanya sekadar bicara soal intitusionalisasi kepentingan sejumlah kecil orang dalam dengan menggunakan perangkat penguasaan. Sebut saja institusi-institusi formal negara. Sehingga penting bagi institusi-institusi tersebut memastikan kondisi masyarakatnya melalui pertumbuhan ekonomi warga negaranya. Hanya dengan begitu sistem politik bisa dibangun.

Lipset kemudian tiba pada preposisi : tingkat pertumbuhan ekonomi berimplikasi pada proses demokrasi di sebuah negara. Ia menyebutknya sebagai ciri negara modern pasca konflik revolusi industri. Adapun demokrasi di negara maju diartikan Lipset sebagai, “sistem politik yang memiliki pengaturan sosial yang memperbolehkan sebagian besar penduduk untuk mempengaruhi keputusan-keputusan penting dengan cara memilih oposisi untuk menduduki jabatan-jabatan politik” (1960:20). 

Menurutnya “untuk menghubungkan sistem politik dengan aspek masyarakat, biasanya mengkaitkan antara tingkat pertumbuhan ekonomi dan implikasinya pada pertumbuhan demokrasi suatu negara. Ia kemudian mengambil kondisi negara-negara di Amerika Latin dan Eropa untuk menjelaskan tesisnya itu. Adapun Eropa dipilih karena demokrasi di negara-negara Eropa memiliki kelangsungan demokrasi politik yang tidak terputus sejak Perang Dunia I. Sedangkan Amerika Latin dipilih karena memiliki sejarah pemilihan umum yang relatif bebas sejak Perang Dunia I.

Lipset menggunakan 4 (empat) indikator untuk menjawab tesisnya tersebut yakni kemakmuran, industrialisasi, urbanisasi, dan pendidikan. Adapun masing-masing indikator itu diukur dengan faktor-faktor sebagai berikut. Kemakmuran, diukur dengan (a) pendapatan per kapita, (b) perbandingan banyaknya pengguna mobil, dan (c) banyaknya orang berprofesi dokter. Hasilnya adalah negara-negara dengan pendapatan tertinggi sebagai negara-negara paling demokratis, sedangkan di negara-negara demokratis lebih banyak yang menggunakan mobil dan berprofesi sebagai dokter. Pun sebaliknya. Untuk faktor  Industrialisasi,
ia mengukur (a) jumlah penduduk pria yang bekerja di sektor pertanian, (b) pemakaian pemakaian energi secara komersial. Menurutnya, negara-negara dengan presentasi kedua faktor ini lebih tinggi menunjukan negara tersebut kurang demokratis. Untuk Urbanisasi, diukur dari (a) jumlah penduduk sedikitnya 20.000, (b) jumlah penduduk 100.000 atau lebih (c) dan jumlah penduduk di kawasan metropolitan. Hasilnya, negara-negara yang demokratis dihuni oleh jumlah penduduk yang tinggi. Mengenai Pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan warga maka negaranya semakin demokratis.

Dari 4 (empat) indikator tersebut Lipset lebih memperdalam pada aspek pendidikan.
Ia beralasan bahwa dengan tingkat pendidikan yang tinggi orang cenderung meyakini nilai-nilai demokrasi dan mendukung praktik demokrasi.

Faktor Efektivitas & Legitimasi

Faktor Ekonomi hanyalah salah satu bagian dari basis sosial yang menjadi jalan masuk tumbuhnya demokrasi. Selain karena, pada iklim demokrasi yang menghendaki kebebasan, ekonomi bisa tumbuh dengan leluasa. Namun masih ada faktor efektivitas dan Legitimasi yang menjadi basis sosial dari masyarakat. Menurut Lipset (1960:39), stabilitas demokrasi tidak hanya bergantung pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada efektivitas dan legitimasi sistem politik.

Lipset membedakan efektivitas dan legitimasi secara tegas. Efektivitas berkaitan dengan berhasilnya sebuah sistem pemerintahan, sedangkan legitimasi berkaitan dengan keabsahan atau penerimaan institusi politik oleh masyarakat sesuai dengan konteks sosialnya. Sederhananya efektifitas diukur dari seberapa berhasilkan program-program politik itu diimplementasikan dan dirasakan oleh manfaatnya oleh masyarakat, sedangkan legitimasi diukur berdasarkan kemampuan mengagregasi nilai dan mengalokasikannya kembali sesuai dengan konteks masyarakat.

 

Perubahan nilai suatu masyarakat ke arah demokratis memang menjadi konsekuensi yang akan membentuk semacam tegangan. Stabilitas demokrasi bergantung pada hilangnya nilai-nilai lama dan hadirnya nilai-nilai  baru akan dihalangi aksesnya dengan alasan efektifitas. Sebaliknya juga, jika terjadi kegagalan efektifitas, maka legitimasi akan terus dipertanyakan. Selalu ada hubungan antara apa yang paling efektif dan apa yang paling legitamate bagi suatu masyarakat.

Dalam tegangan-tegangan tersebut legitimasi dan efektifitas saling mengisi untuk menjaga stabilitas politik suatu negara. Legitimasi yang kuat dilengkapi efektivitas yang kuat akan sangat menstabilkan kondisi politik. Legitimasi yang lemah dengan efektivitas yang lemah masih terbilang baik. Legitimasi yang lemah dengan efektivitas yang baik, stabilitas politik menjadi sangat rawan, sedangkan legitimasi yang lemah dengan efektifitas yang lemah memicu instabilitas politik suatu negara.

Konflik

Bagi Lipset, konflik diperlukan untuk memperkuat pemerintahan yang demokratis.  Konflik yang dimaksud adalah cara memoderasi intensitas pertarungan antara institusi politik  (seperti : Partai politik) dan kelompok-kelompok.

Konflik adalah sesuatu yang tidak terpisah dengan legitimasi. Konflik yang diartikan disini adalah konflik yang rasional atau pertarungan pandangan politik antar instutusi. Legitimasi yang kuat selalu berasal dari konflik yang dimoderasi. Konflik dan consensus adalah dua hal yang saling bertalian. Konsensus tanpa melalui pertentangan politik antar institusi-institusi selalu menghasilkan ketidakseimbangan.

Adapun pola konflik, bagi Lipset selalu berasal dari faktor-faktor historis, yang juga turut membentuk cara penyelasaian. Pertentangan-pertentangan politik akan semakin mudah diselesaikan jika sebuah kelompok social memiliki akar tradisi yang kuat dan saling bertalian satu sama lain.

Sistem demokrasi pun demikian, dianggap legitimate tergantung pada cara-cara bagaimana isu-isu besar yang secara historis menjadi sumber konflik. Untuk focus Lipset saat itu, tiga (3) isu besar adalahnya : (1) gereja atau agama di negara, (2) penerimaan kelas buruh dalam negara, dan (3) pertarungan terus menerus mengenai distribusi pendapatan nasional.

Dalam sebuah negara demokrasi yang stabil, konflik berawal dari perbedaan atau ketegangan-ketegangan antara kekuatan-kekuatan politik yang saling bersaing. Individu atau kelompok yang terisolasi dari beragam pengaruh politik, pertentangan politik akan atau terakumulasi dalam satu pandangan politik akan menciptakan pandangan yang ekstrim. Pandangan yang ekstrim ini cenderung  mendominasi pandangan politik kelompok lain. Dan itu tak baik bagi demokrasi. Secara umum, konflik adalah proses pendemokrasian. Ia bukan tujuan. Moderasi politik melalui konflik didukung oleh tingkat aspek-aspek ekonomi suatu negara..

Appreciation and Critical

Lipset sedikit banyak terpengaruh pada pemikiran Joseph Schumpeter (1942), misalnya saat definisinya tentang demokrasi. Persis seperti Schumpeter yang menekankan pentingnya mekanisme kontestasi politik dan kebebasan politik. Meskipun begitu, cara Lipset mengelaborasi argumennya soal demokrasi juga dipengaruhi oleh pemikiran Alexis de Tocqueville. Misalnya saja saat ia mendiskusikan pluralitas kekuasaan pada masyarakat modern. Negara demokrasi modern selalu membentuk kekuatan politik dengan nilai-nilai baru yang lebih mempertimbangkan efectivitas, namun juga bertarung mempertahankan legitimasinya, maupun posisinya dengan berdiri pada argumen Marxian yang akomodatif terhadap aspek sosial. Persis disitu, ia juga memberikan kritik secara tersirat atas sejumlah anggapan ekonomi marxis yang menekankan persamaan kelas di masa mendatang. Disamping usahanya juga mempertautkan secara cuasal hubungan ekonomi dengan pertumbuhan demokrasi. Meskipun bisa dilihat secara lain sebagai domain daripada determinisme ortodoks ala Marx, namun usahanya untuk menghubungkan pertumbuhan ekonomi dengan demokrasi melampaui gagasan-gagasan ortodoksi itu. 

Diskursusnya dalam menempatkan demokrasi secara seimbang untuk memperkuat sejumlah basis sosial (ekonomi, efektivitas, legitimasi, dan konflik) adalah baik. Namun sebagai kritikan, Lipset sama sekali tidak mem-brekdown bagaimana ketiga hal itu saling berkomunikasi dalam proses demokrasi. Memang titik tekan Lipset adalah soal pentingnya aspek ekonomi yang menentukan legitimasi, efektifitas maupun model konflik yang baik. Semuanya ditentukan oleh ekonomi. Ditentukan oleh ekonomi adalah ditentukan oleh pendapatan dan pendidikan. Lipset belum menjelaskan bagaimana jika pertentangan-pertentangan politik, dan membentuk institusi-institusi social baru yang hanya diakui
oleh kelompok masyarakat tertentu saja. Bagaimana proses penyelesaian pertentangannya. Tiba secara konsensus saja tidak cukup. Selalu ada ekslusi sosial (tirnai mayoritas) yang mengatasnamakan konsensus.  Ini yang mungkin akan lebih jauh ditambahkan oleh Chantall Mouffe dan Laclau dalam demokrasi agonistik.

Disamping itu, Penekanan Lipset pada pertumbuhan ekonomi dan demokrasi. Rasanya tak begitu relevan untuk membaca kondisi politik di Indonesia pada masa Orde Baru. Bisa saja ekslusi sosial itu terjadi demi klaim demokratis. Visi pembangunan ekonomi (developmentalisme) dari Soharto digencarkan tak selamanya berbanding lurus dengan agenda demokrasi. Indonesia justru terjerat berada dibawah reszim otoriter selama 32 tahun, meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi via gagasan developmentalisme Soeharto.
Rasanya, ingin dikatakan bahwa, tidak semua negara yang tinggi pertumbuhan ekonominya adalah negara demokratis. Melainkan mesti dibalik, demokrasi yang sehat akan berdampak baik bagi pertumbuhan ekonomi.

Facebook Comments

0 Komentar

TULIS KOMENTAR

Alamat email anda aman dan tidak akan dipublikasikan.