Review Electoral malpractice Bab 5

Chapter 5 “The Manipulation of Vote Choice”
Oleh: Mahpudin

Menurut Sarah Birch ada dua bentuk manipulasi pemilih, yaitu manipuasi bentuk pilihan dan manipulasi ekspresi pilihan. Manipulasi bentuk pilihan dipengaruhi oleh media dan kampanye seperti iklan, poster, dan kampanye tatap muka. Dimana bentuk kampanye ini menggunakan informasi yang salah, hoax, penuh dengan ujaran kebencian, makian, fitnah terhadap calon kandidat yang menjadi lawan. Tujuan dari taknik ini adalah untuk membuat opini populer melalui media masa. Manipulasi bentuk pilihan juga melibatkan manipulasi informasi yang diterima oleh pemilih tentang pilihan pemilu dimana pemilih akan menjatuhkan pilihan. Terdapat dua bentuk manipulasi ini: yaitu meningkatkan ketertarikan terhadap salah satu kandidat atau partai dengan mengurangi perhatian terhadap kandidat atau partai lain dan berusaha untuk membujuk pemilih dengan disodorkan informasi seputar pilihan yang sudah didesain. Strategi yang dilakukan adalah 1) penyalahgunaan sumber negara untuk partisan; 2) strategi yang sengaja di desain untuk menggeneralisasi pemberitaan media terhadap calon tetentu. 3) menghalangi aktivitas kampanye yang dilakukan oleh calon kandidat lain. Strategi ini sangat besar kemungkinan dilakukan oleh calon incumbent.
Sedangkan Manipulasi ekspresi pilihan memasukan sejumlah strategi yang ditargetkan tidak pada preferensi pemilih yang sudah mempunyai pilihan tetapi pada pemilih yang masih ragu-ragu sampai pada masa pemilihan. Strategi ini digunakan untuk membujuk pemilih agar memalsukan preferensi pilihan mereka. Taknik ini biasanya bersifat privat, melibatkan komitmen ratusan hingga ribuan pemilih untuk merubah preferensi pilihan mereka. Pelanggaran dalam jenis ini biasanya meliputi: 1) Pembelian suara (voting buying) sering terjadi dalam kultur masyarakat pedesaan yang miskin yang kemudian membentuk praktik electoral clientalism; 2) Pelanggaran langsung (direct violation),  dalam beberapa kasus, pemilih diwajibkan untuk menunjukan pilihan mereka sebelum kertas suara di masukan ke dalam box surat suara. Hal ini biasanya dilakukan oleh pekerja partai. Praktik ini dilakukan untuk mempermudah upaya jual beli suara. Selain itu bisa juga dengan menggunakan foto camera sebagai bukti pilihan untuk ditukarkan dengan insentif tertentu; 3) Pelanggaran tidak langsung (indirect violation) yaitu melakukan praktik jual beli suara untuk mempengaruhi pemilih dengan melakukan pendekatan kepada ketua komunitas masyarakat yang memiliki pengaruh dan pengetahuan terhadap perilaku memilih masyarakat. Metode ini biasanya efektif digunakan dalam masyarakat pedesaan, masyarakat adat yang masih sangat meletakan kepercayaan kepada ketua komunitas. 4). Manupulasi persepsi (manipuation of perception) yaitu membuat narasi tertentu untuk mengelabui pemilih

Studi Kasus Jual Beli Suara (Vote Buying) di Malawi and Mozambique tahun 2004
Kedua negara ini berdekatan secara geografis dengan karakteristik sosial politik yang sama, yaitu tingkat literasi yang rendah dan kesenjangan anta daerah yang tinggi. Dua negara ini memiliki tingkat vote buying yang sangat signifikan dalam pemilu. Pertama, Malawi. Sistem partai di Malawi memiliki basis regional yang kuat, dengan partai UDF yang berkuasa di tingkat pusat. Pada pemilu tahun 2004, hasil pengamatan dari EU (European Union) menunjukkan partai yang berkuasa mendistribusikan money politics (baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi dibalik amplop kuning) atau pemberian barang seperti sepeda. Kepala suku atau komunitas juga menerima suatu pemberian dari partai. Pemilu tidak dapat lepas dari penyalahgunaan sumber negara dan pertukaran materi. Selain itu, pemilu juga penuh dengan praktik intimidasi terhadap pemilih dan kandidat, pemberitaan media yang bias, registrasi pemilu yang tidak akurat. Dalam sebuah survey di terdapat sebuah pertanyaan untuk menguji keberadaan voting buying. Responden dihadapkan dengan pertanyaan berikut: “dalam pemilu tahun 2004, seberapa sering kandidat atau sesorang dari partai politik menawarkan sesuatu seperti makanan, hadiah, dan semisalnya untuk ditukar dengan suara? Kategori respon disediakan: pernah, sekali atau dua kali, kadang-kadang, sering, tidak pernah. Hasilnya, 9,4 persen responden yang disurvey menjawab pernah menerima sesuatu untuk dipertukarkan dengan suara minimal sekali. Variabel ini sangat mudah ditemukan dalam aspek masyarakat di pedesaan dengan tingkat pendidikan yang relatif masih rendah. 
Kedua, kasus Mozambique, sejak tahun 1992, resources negara dibawah kontrol hegemonik Front for Liberation of Mozambique (Frelimo) Party. Secara geografis, Mozambie lebih luas dibandingkan Malawi. Pada pemilu 2004, Frelimo Party memperoleh suara sebanyak 64% untuk pemilu presiden dan 62% untuk pemilu parlemen. Terkait dengan praktik vote buying lebih tinggi dibandingkan dengan Malawi yaitu mencapai 9,9 persen. Pemilu di negara ini lebih banyak memunculkan kasus intimidasi dan pelanggaran selama kampanye pemilu. Frelomo dituduh melakukan praktik vote buting oleh partai oposisi yaitu Renamo Party. Vote buying dapat dengan mudah ditemukan dengan menggunakan variabel perbedaan geografis, dimana wilayah pusat dan selatan tenggara paling banyak ditemukan praktik vote buying. Di wilayah pusat terjadi persaingan yang sangat sengit antara kedua partai, sedangkan di selatan partai Frelimo sangat mendominasi kontestasi. 
Dari dua kasus negara ini menunjukan bahwa faktor kontekstual sangat memainkan peran sentral dalam membentuk struktur jual beli suara. Di Malawi, pemilih dimobilisasi berdasarkan basis karakteristik personal pemilih sedangkan di Mozambique  faktor regional menjadi penentu utama strategi pemenangan. Temuan ini dapat membandingkan dengan riset sebelumnya dimana kasus jual beli suara di Negeria, Michael Bratton (2008) menemukan bahwa pemberian material kepada pemilih sangat umum ditemukan pada pemilih yang miskin yang tinggal di desa dan dengan tingkat pendidikan yang rendah. Di Benin (nama sebuah negara di Afrika) faktor yang relevan dalam membentuk preferensi pemilih terkait dengan klientalisme pemilu mempertembingkan faktor gender, wilayah dan petahana. Bratton (2008) juga menyimpulkan bahwa faktor vote buying sangat menguntungkan petahana di Nigeria.
Intinya, terkait dengan vote buying sangat kompleks bergantung pada konteks sosial, ekonomi, politik, budaya dimana mereka berada sehingga sulit melakukan generalisasi. Pemilih dengan beragam konteks memiliki insentif material untuk mencari kesempatan mendapatkan sesuatu atau barang dari pemilihan. Seseorang yang bersedia untuk menawarkan sesuatu sehingga terdapat pertukaran dengan suara. Kandidat tentu saja memiliki insentif untuk mendapatkan sebanyak mungkin suara apakah mereka harus membeli suara pemilih secara individual maupun dengan kompetisi bergantung pada biaya dan  efisiensi dari masing masing strategi. Untuk menjamin kemungkinan menang,  kandidat jadi terjebak pada praktik vote buying. Belajar dari pengalaman Malawi dan Mozambique, Vote buying sangat ditentukan oleh kontkes yang spesifik. 
 

Facebook Comments

0 Komentar

TULIS KOMENTAR

Alamat email anda aman dan tidak akan dipublikasikan.