Review Electoral malpractice Bab 4

BAB. 4
MANIPULASI INSTITUSI PEMILU

oleh Fransisca mega lestari

Sarah Birch menggolongkan segala macam pelanggaran pemilu dengan tiga bentuk aktivitas utama yang dibedakan menurut obyeknya: tipologi yang pertama adalah, manipulasi terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur Pemilu (manipulation of election legal framework), penyimpangan ini biasanya terjadi sebelum pemilu dilaksanakan (pre-election manipulation). Penyimpangan ini banyak ditemukan di negara-negara yang demokrasinya belum mapan. Biasanya pembuat regulasi akan memanfaatkan celah dalam menafsirkan norma-norma dalam peraturan internasional atau dengan sengaja mengutak-atik regulasi tentang pemilu untuk mengakomodir kepentingan mereka. Tujuan nya adalah elit yang berkuasa ingin melanggengkan kekuasaan rezim tertentu tanpa terlihat secara kasat mata/terang-terangan telah melakukan kecurangan. Latar belakang terjadinya manipulasi jenis ini bisa dikarenakan adanya reformasi pemilu ( sistem pemilu yang di revisi ) dan niatan untuk melakukan  manipulasi itu sendiri secara sengaja. 
Manipulasi jenis ini terlihat lebih “demokratis” dan cenderung memiliki risiko yang rendah karena pemilu tetap dilaksanakan dan masyarakat lebih fokus kepada pelanggaran pemilu yang terjadi saat dan setelah pemungutan suara. Namun salah satu konsekuensi dari kondisi dimana jenis pelanggaran ini dilakukan akan rentan terhadap instabilitas politik di negara tersebut karena baik petahana maupun oposisi akan mengoptimalkan semua sumber daya yang mereka miliki untuk menguasai sistem.
Bentuk dari penyimpangan ini antara lain seperti: 
1.    Ketidak seimbangan penentuan alokasi kursi dalam pemilu legislasi; 
2.    Memanipulasi batas-batas konstituensi pemilihan dalam proses pembentukan daerah pemilihan; 
3.    Manipulasi demografi dalam pembentukan daerah pemilihan; 
4.    Manipulasi atas kreteria kelayakan pemilih, kelayakan peserta Pemilu, atau kelayakan seorang calon kandidat; 
5.    Manipulasi terhadap peraturan yang mengatur kampanye pemilu; 
6.    Menipulasi terhadap dasar hukum proses pemungutan dan penghitungan suara; 
7.    Manipulasi terhadap formula konversi suara pemilih menjadi kursi.
Ada dua cara utama bagaimana peraturan perundang-undangan dapat dimanipulasi :
1.    Manipulasi langsung 
?    Melakukan langkah-langkah yang secara terang-terangan tidak demokratis dengan cara menghambat kontestasi, persaingan, atau kesetaraan peserta pemilu di hadapan hukum.
?    Dalam jenis manipulasi ini sifat demokratis dari proses pemilu dibatasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Pembatasan langsung, misalnya pembatasan hak pilih warga atau kandidat tertentu dilarang ikut dalam pemilihan. Pembatasan proses pemilihan demokratis juga dapat dilakukan ketika larangan administratif yang tidak masuk akal diperkenalkan untuk mencegah partisipasi pemilih tertentu. 
2.    Tindakan yang memfasilitasi kecurangan dan / atau bentuk manipulasi pemilu dan korupsi lainnya.
Jenis manipulasi ini proses tahap di mana peraturan dirancang untuk memfasilitasi penipuan atau korupsi selama fase implementasi, atau untuk menurunkan biaya yang terkait dengan bentuk malpraktik lainnya. 
Misalnya:
?    Peraturan longgar yang mengatur tempat pemungutan suara dapat mendorong pemungutan suara terbuka dan merusak kerahasiaan pemungutan suara. 
?    Aspek yang tidak jelas atau tidak tepat dari undang-undang pemilu yang memungkinkan legislasi menerapkan secara parsial untuk kepentingan kandidat tertentu. Jenis manipulasi ini dapat disebut manipulasi "fasilitatif” atau manipulasi yang memungkinkan.
Dari kedua cara ini, cara yang kedua yang paling sering dilakukan karena cara pertama akan lebih mudah menuai protes dan memungkinkan delegitimasi public akan hasil pemilu.
    Selain manipulasi perundang-undangan pemilu, manipulasi kelembagaan penyelenggara pemilu pun bisa terjadi. Namun hal ini akan sangat tergantung pada konteks di mana pemilu tersebut berlangsung. Dalam beberapa kasus ada beberapa desain kelembagaan yang secara inheren tidak adil, sehingga keadilan institusi harus dievaluasi sehubungan dengan hasil yang mereka hasilkan (Goodwin-Gill, 1994). Sistem pemilu dianggap sangat adil dalam satu konteks karena tidak ada partai atau kandidat yang dirugikan secara sistematis; sistem yang sama mungkin memiliki konsekuensi yang sangat tidak adil dalam konteks lain karena sifat sistem persaingan, distribusi suara secara geografis, atau faktor kontekstual lainnya


KESIMPULAN
Manipulasi institusi pemilu merupakan salah satu cara mempertahankan sebuah kekuasaan dengan tetap menyelenggarakan pemilu itu sendiri. Beberapa hal penting perlu diperhatikan antara lain :
1.    Pentingnya konteks meta-institusional dalam penataan perundang-undangan pemilu, yaitu sebuah konsep yang melampaui institusi, dengan melihat kondisi yang memungkinkan terjadi. Dalam hal ini khususnya di negara-negara yang mengalami pemilu transisi.
2.    Manipulasi institusi pemilu sering digabungkan dengan cara yang lebih kompleks dengan bentuk-bentuk malpraktik pemilu lainnya, karena itu pendekatan yang digunakan tidak hanya dari aspek regulasi saja. Pemilu merupakan bagian dari sebuah sistem politik suatu negara, untuk itu perlu juga melihat struktur kekuasaan dan sumber daya di berbagai tingkat masyarakat.


 

Facebook Comments

0 Komentar

TULIS KOMENTAR

Alamat email anda aman dan tidak akan dipublikasikan.