Review Electoral malpractice Bab 3

Bagian ke 3
Strategi manipulasi pemilu
oleh FERDANA FEMILIONA


Asumsi awal penulis, yang potensial melakukan manipulasi pemilu adalah petahana atau incumbent dan pendukung mereka, contoh : memanipulasi UU pemilu. Meskipun ada juga yang dilakukan oleh non incumbent, termasuk jenis manipulasi pemilih lain (Collier dan Vicente, 2010). 
Kemudian kenapa suatu rezim repot-repot mengadakan pemilu, jika mereka hanya akan mengutak atik pemilu itu sesuai keinginan mereka. 
1.    Pemilu memberikan sejumlah informasi
a.    Kesempatan bagi rezim untuk berkomunikasi dengan rakyat terkait pencapaiannya sehingga bisa meningkatkan popularitasnya.
b.    Pemilu memberikan informasi pandangan warga negara terutama tentang identitas dan para pembangkang rezim .
c.    pemilihan memberikan informasi kepada anggota elit penguasa tentang satu sama lain, termasuk popularitas individu dan faksi yang berbeda, keterampilan relatif yang dapat digunakan individu dan faksi untuk mengorganisir kampanye dan memberikan suara, dan loyalitas individu kepada rezim.
2.    Pemilu merupakan mekanisme distribusi sumber daya
a.    Sarana tepat untuk mendistribusikan sumber daya ke sector penting ditukar dengan dukungan politik(patronase) yang bisa mengecilkan perbedaan dan meningkatkan basis sumberdaya loyalitas (klintelisme).
b.    Pemilu merupakan kesempatan konsesi kepada oposisi dan mengurangi pemain lama dihapus dengan cara kekerasan .
3.    Pemilu membantu melegitimasi suatu rezim
Meskipun pemilunya berkualitas rendah, tetapi tetap bisa memberikan ilusi kedaulatan rakyat.
Pemilu sebagai sumber informasi
Mengapa beberapa masyarakat mengembangkan pemilihan yang kompetitif dan yang lain mengembangkan pemilihan yang tidak kompetitif (factor distal)  ? Dalam upaya memaksimalkan keamanan politik mereka (masa kekuasaan), para pemimpin menghadapi pertukaran antara kebutuhan untuk keberhasilan pemilu (persyaratan formal untuk mempertahankan kekuasaan) dan kebutuhan akan legitimasi (persyaratan informal untuk mempertahankan kekuasaan). Legitimasi dapat diasumsikan memiliki dua bentuk: legitimasi kinerja dan legitimasi prosedural. 
Pemimpin incumbent ini gagal mendapatkan dukungan asli yang cukup untuk mempertahankan kekuasaan tanpa menggunakan manipulasi, sehingga malpraktik pemilihan umum diperlukan untuk memastikan keberhasilan pemilihan tetapi secara bersamaan mengurangi legitimasi prosedural. Karena itu para pemimpin seperti itu harus berupaya menyusun paket strategi pemilihan yang mempertahankan tingkat legitimasi yang dapat diterima, sambil mencapai target pemilihanyang diperlukan untuk mempertahankan kekuasaan.
Dengan demikian mereka dapat diharapkan untuk memilih paket strategi pemilihan 'adil' dan 'busuk' sehingga legitimasi dan pemilihan kembali pada tingkat yang memadai, sebagaimana ditentukan oleh preferensi pemimpin.
 Pemimpin menetapkan ambang batas untuk 'keberhasilan' pemilihan, biasanya agak lebih tinggi dari tingkat yang secara teknis diperlukan untuk kemenangan pemilihan. Di bawah ambang itu, petahana telah menjalankan 'pemilihan terlalu bersih' dan memenangkan terlalu sedikit suara untuk tetap berkuasa dengan nyaman melalui cara kelembagaan formal. 
Pemimpin juga menetapkan jumlah minimum legitimasi prosedural yang diperlukan untuk memerintah secara efektif dan tidak menjalankan risiko kekerasan atau intervensi asing yang terlalu tinggi untuk menggulingkan rezim. Dengan asumsi pemimpin memiliki sumber daya yang cukup untuk menyusun paket pemilihan yang akan menghasilkan hasil pada atau di atas ambang batas, dan dengan asumsi pemimpin menghitung hasil dari strategi ini dengan benar, ia akan mempertahankan kekuasaan. 
Namun, kadang-kadang, dia salah perhitungan dan kalah baik dengan menjalankan pemilihan yang terlalu bersih dan kalah melalui cara prosedural formal, atau dengan menjalankan untuk mengotori pemilihan dan dikeluarkan dari kekuasaan dengan cara yang tidak teratur (melalui protes, kudeta, dll) .
Tetapi ada kalanya  pemimpin mungkin berusaha untuk menggunakan cara yang adil untuk memenangkan pemilihan, yaitu karena: 
1.    Mereka percaya bahwa mereka lebih mungkin menang dengan cara yang adil daripada curang
Hal ini terjadi dinegara maju yang korupsinya rendah, pemimpin relative akana terpilih kembali  berdasarkan rekam jejak dan kompetensi mereka yang membawa negara ke kemakmuran.

2.    Biaya malpraktik yang dirasakan terlalu tinggi, dan mereka lebih suka mengambil risiko kalah dalam pemilihan daripada membayar harga yang terkait dengan kecurangan.
Biaya legitimasi dibagi menjadi dua yaitu legitimasi internasional dan legitimasi domestic. Dalam legitimasi internasional, diperlukan hubungan baik , komunikasi dan ekonomi global untuk menjaga kualitas pemilu sehingga tidak berresiko sanksi internasional. Sedangkan legitimasi domestic harapan pemilih setuju untuk pilihan yang mereka ambil. Tetapi jumlah rakyat yang besar , akan membuat biaya malpraktek pemilu sangat tinggi, sehingga diperlukan hierarki patronase dan klientelisme untuk mengurangi biayanya.
Sumber Daya manusia
Malpraktek dapat mewakili biaya sumber daya manusia karena beberapa alasan, tergantung pada jenis malpraktek yang terlibat. Manipulasi pemilihan biasanya memerlukan partisipasi aktor-aktor politik dalam jumlah yang relatif besar di berbagai tingkatan, dan ada biaya yang cukup besar yang terkait dengan memasukkan mereka untuk berperilaku dengan cara yang diperlukan (scheduler, 2009) ). Oleh karena itu, kondisi yang mengurangi biaya tersebut adalah kondisi di mana malpraktek lebih mungkin ditemukan.
Jika sesorang pemimpin sudah menjadi bagian dari patronase yang bertukar sumberdaya dengan sejumlah rekan untuk membangun basis kekuatan pribadi maka ini menunjukan bahwa masyarakat yang terstruktur di sekitar hubungan patronase adalah mereka akan melakukan malpraktik pemilu yang lebih besar. Singkatnya, pemimpin yang dapat memanfaatkan lembaga-lembaga patronase, klientelisme, dan korupsi informal akan mendapati malpraktik pemilu lebih hemat biaya daripada mereka yang tidak mendapatkan manfaat seperti itu. 

Pemilu sumber legitimasi
Pada saat yang sama, mereka harus mempertimbangkan peluang kehilangan legitimasi jika mereka terlibat dalam terlalu banyak malpraktek. Hilangnya legitimasi diperbesar oleh kemampuan para aktor dalam masyarakat sipil untuk mengekspos dan memobilisasi terhadap penyalahgunaan pemilu. Sejauh masyarakat sipil diberikan sarana mobilisasi dan komunikasi, mereka akan merasa lebih mudah untuk mencegah kesalahan pemilihan. 
Kehilangan legitimasi internasional juga dapat diharapkan menjadi perhatian bagi para pemimpin yang takut akan kesulitan yang menimbulkan kecurangan dalam pemilihan, dan khususnya bagi para pemimpin yang paling bergantung pada dukungan dari demokrasi yang sudah mapan.
Jenis malpraktek
Malpraktek beroperasi di tiga dimensi : 
1.    manipulasi aturan yang mengatur pemilihan
manipulasi ini lebih hemat biaya dan tingkat resiko rendah (marcus keruzer, 1996). Meskipun sudah ada standar aturan internasional, tetapi mereka bisa berdalih ini merupakan kelonggaran dalam menafsirkan norma internasional.
2.    manipulasi pilihan suara
manpulasi ini sangat efektif, apalagi jika penduduknya terbiasa dengan jenis kegiatan ini. Kerugiannya manipulasi ini tidak efieisen dan mahal (schaffer, 2007).
3.    manipulasi pemungutan suara (administrasi pemilu).
Manipulasi ini resikonya sangat tinggi karena administrasi pemilihan biasanya dilakukan didepan umum dan didokumentasikan sehingga jika dilakukan akan rawan hilangnya legitimasi. 
Sehingga bisa disimpulkan , dengan pertimbangan biaya dan reskio, malpraktek biasanya dilakukan berurutan dari manipulasi aturan yang paling umum, kemudian manipulasi pilihan suara dan terakhir manipulasi administrasi pemilu. 
 

Facebook Comments

0 Komentar

TULIS KOMENTAR

Alamat email anda aman dan tidak akan dipublikasikan.