Review Electoral malpractice Bab 1

Keterangan Gambar : Electoral malpractice by sarah birch


CHAPTER 1

DEFINING ELECTORAL INTEGRITY AND 
ELECTORAL MALPRACTICE
by Azka Abdi Amrurobbi


Elecotal Malpractic dianggap penting dalam studi kepemiluan karena akan mempengaruhi kualitas pemilu. Terdapat 5 konsekuensi burukdari kualitas pemilu yang buruk 
•    Mempengaruhi objektif dari representasi
Electoral malpractice dapat mempengaruhi kualitas representasi karena electoral malpractice akan mempengaruhi profesionalisme, integritas seseorang yang terpilih dalam pemilu. Juga dapat mempengaruhi outcome atau hasil dari representasi seperti kualitas pelayanan sosial dan pelayanan publik. 
•    Mempengaruhi evaluasi subyektif dari kualitas demokrasi dalam suatu negara dan dengan demikian kompromi legitimasi dari rezi
Electoral malpractice dapat mengurangi legitimasi dari rezim/pemerintah yang juga menimbulkan ketidakpercayaan aparatur negara dalam menjalankan hukum dan ketertiban. Serta dapat mengurangi angka partisipasi pemilu karena pemilih menganggap proses pemilu tidak berintegritas, publik juga akan merasa bahwa hasil pemilu tidak akan berdampak apapun
•    Menimbulkan bentuk lain dari korupsi
Korupsi dalam pemilihan akan selalu disertai oleh jabatan penyalahgunaan lainnya. Pejabat terpilih mengawasi sejumlah pos dalam pelayanan sipil/ dinas (melalui pemerintah atau kementrian). Selain itu, jika wakil yang dipilih melalui cara yang korup ke dalam pemerintahan, maka ada kemungkinan besar bahwa mereka berkewajiban untuk menghargai pendukung dengan memberikan pekerjaan. Secara sederhana, korupsi atau pelanggaran dalam pemilu dapat memicu bentuk penyalahgunaan kekuasaan lainnya.
•    Malpraktek memerlukan/menyebabkan biaya langsung dan tidak langsung untuk negara dan masyarakat pada umumnya
1.    Direct cost seperti penggunaan sumberdaya negara selama prosess pemilihan 
2.    Indirect cost biasanya berbentuk pejabat yang berada dibawah tekanan bisnis yang membantu mereka dalam memenangnkan pemilu dengan cara membuat kebijakan yang menguntungkan mereka daripada publik.
Banyak negara yang mengalami pemilu bermasalah adalah negara dengan kapasitas yang lemah, anggaran untuk pemilu seringkali tidak efektif dan efisien.
•    Dalam beberapa kondisi akan menimbulkan kekerasan dan perang saudara (distabilitas politik)
Ketidak percayaan publik terhadap pemilu yang dianggap bermasalah, akan menyebabkan kekerasan, perang saudara, dan demonstrasi yang dilakukan oleh publik.
Kualitas pemilu dapat berkorelasi terhadap demokrasi meskipun bukan satu-satunya indikator. Pemilu yang bebas dan adil tidak cukup menjamin demokrasi dan tidak selalu berkaitan dengan otoritarianism. Tetapi dalam sebuah sistem demokrasi menyaratkan hadirnya pemilu yang berkualitas melalui kontestasi elektoral yang free and fair. Sebab hasil pemilu yang buruk dapat mengancam keberlangsungan demokrasi.
A.    4 PENDEKATAN DEFINISI DARI ELECTORAL MALPRACTICE (Legal, Conceptual, Best Practice, Normative)
1.    Electoral malpractice dapat didefinisikan sebagai pelanggaran terhadap aturan atau regulasi pemilu. (Legal) 
2.    Electoral malpractice adalah pelanggaran terhadap norma dari budaya yang sudah meleat di masyarakat (persepsi/ pendekatan sosiologis)
3.    Sebuah alternatif adalah untuk mendefinisikan malpraktek pemilu terhadap norma-norma internasional yang telah diakui sebagai praktik terbaik oleh komunitas internasional. Misalnya: pemilu harus dilakukan secara berkala, kerahasiaan surat suara, hak pilih universal yang setara, non-diskriminasi, dan kebebasan dalam berekspresi. 
4.    Electoral malpractice didefinisikan sebagai yang mencakup berbagai praktik yang menyimpang dari model normatif demokrasi yang ideal. Sederhananya, electooral malpractice ialah pelanggaran terhadap model normatif dari demokrasi. (Normative)
Istilah malpractice dan lainnya untuk menunjukan fenomena ini seperti kesalahan pemilu, manipulasi pemilu, korupssi pemilu, atau penyalahgunaan pemilu memiliki konotasi yang negatif yang mencerminkan hubungan antara pemilu dan demokrasi.

B.    DEMOKRASI DAN PEMILU
Model pemilihan yang demokratis adalah ketika bangsa yang warga negaranya memilih orang untuk jabatan publik atau untuk melayani kepentingan umum. Konsep kepercayaan publik ini sangat membantu dalam membedakan model pemilu yang demokratis dengan model pemilu lainnya.
Sarah Birch mendefinisikan electoral malpractice sebagai manipulasi terhadap proses dan hasil pemilu sehingga menggantikan keuntungan partisan atau individu terhadap kepentingan publik.
Pemilu sebagai mesin terhadap pilihan kebijakan kolektif. Menurut Sarah Birch terdapat 3 prinsip utama untuk mengkondisikan hasil demokrasi melalui pemilu:
1.    Inclusiveness/ Inklusivitas
Semua orang yang memiliki pandangan tentang masalah-masalah keputusan kolektif harus dapat mengekspresikan pandangan-pandangan tersebut melalui proses pemilu. Secara spesifik, pemilu yang demokratis menjamin 
•    Hak untuk memilih: warga negara memiliki hakk yang sama untuk memilih tanpa diskriminasi dan bebas dari segala hambatan dan membatasi pemilih. 
•    Kesempatan untuk memilih: untuk merealisasikan hak dan kewajiban memilih, pemilih harus mendapatkan kesempatan yang difasilitasi oleh EMB seperti jaminan aksesibilitas ke TPS (mekanisme). Selain itu surat suara perlu didesain agar semua pemilih dapat menggunakannya. Singkatnya, prosedur administrasi pemilu harus membuat pemungutan suara memungkinkan pemilih untuk memilih.
•    Hak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan: adanya kontestasi yang terbuka menjamin pemilih memiliki sejumlah opsi pilihan calon kandidat. Kontestasi terbuka artinya bahwa individu, partai, kelompok memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti kompetisi pemilu tanpa ada diskriminasi atas dasar identitas, ideologi dan lainnya
2.    Policy-directed voting/ pemungutan suara berdasarkan kebijakan
Agar pemilih dapat mengekspresikan preferensi pilihan mereka. Terdapat sejumlah kriteria
•    Equal Information (Informasi yang setara): Untuk menciptakan pemilih yang berorientasi pada pilihan berdasarkan kebijakan diantara beberapa opsi maka pemilih harus mendapatkan informasi yang cukup (freedom of information) terutama track record, kebijakan dan pencapaian yang akan ditawarkan kandidiat. Negara harus menjamin adanya keakuratan informasi tanpa adanya distorsi informasi. Media memiliki kewajiban untuk menyediakan infromasi yang tidak bias, akses informasi yang setara bagi kandidat.
•    The free expression of prefrences (Kebebasan mengekspresikan pilihan): Pemilih bebsan dalam menentukan pilihan di TPS tanpa adanya paksaan dan intimadsi. Preferensi pemilih juga tidak didorong karena adanya suatu imbalan atau hukuman tertentu.  
3.    Effective aggregation/ Penghitungan suara yang efektif
Untuk menjamin prinsip kualitas pemilu yang demokratis, semua proses pemilu harus memiliki timbangan yang terukur dan setara. Indikatornya sebagai berikut:
•    Penghitungan yang akurat (Accurate counting): semua suara harus dihitung, ditabulasi dan dilaporkan secara akurat
•    Konversi suara menjadi kursi dilakukan secara netral (Neutral vote-to-seat conversion): hal ini memerlukan desain aturan institusi pemilu yang harus memenuhi syarat berikut:
a)    Imparsialitas
Pembuatan dan implementasi aturan harus menjamin kesetaraan dan keadilan diantara peserta pemilu tanpa ada pengecualian. Pelanggaran terjadi ketika aturan hanya menguntungkan salah satu pihak saja
b)    Keterbukaan
Aturan dan regulasi mengenai kontestasi harus didesain secara terbuka, adil dan bebas tanpa hambatan dari otoritas pemilu, lembaga negara lainnya maupun aktor informal.
c)    Transparansi
Proses pemilu harus diterima sebagai legitimate dan ada akses untuk melakukan kontrol publik. 

C.    JENIS-JENIS ELECTORAL MALPRACTICE
•    Terdapat tiga bentuk electoral malpractice yaitu: 
1.    Manipulasi institusi: berhubungan dengan upaya mengubah desain kelembagaan yang mengatur pemilu untuk menguntungkan salah satu atau lebuh peserta pemilu yang masuk dalam pelanggaran terhadap inklusivitas, imparsialitas, keterbukaan dan transparansi. 
2.    Manipulasi pilihan suara: memasukan semua jenis dari pengaruh yang tidak seharusnya (ilegal). Misalnya adanya insentive untuk pemilih untuk mempengaruhi preferensi pilihan mereka. 
Manipulasi pelaksanaan pemungutan suara: mencakup banyak bentuk, diantaranya implementasi regulasi yang cacat, keputusan adminstratif yang bias yang hanya menguntungkan salah satu pihak dan kecurangan pemilu.
 

Facebook Comments

0 Komentar

TULIS KOMENTAR

Alamat email anda aman dan tidak akan dipublikasikan.