Review Democracy and Human Rights

Keterangan Gambar : Democracy and Human Rights oleh David Beetham 1999


Review oleh Mahasiswa S2 ilmu politik dan pemerintahan UGM :
 M. Zulfikar Ilun Fajar Jaya    
Nabil Lintang Pamungkas


Kritik Beetham atas Demokrasi Prosedural
Disini kami sebagai penulis ingin menjelaskan definisi tentang demokrasi dan bagaimana hubungan demokrasi dengan hak asasi manusia. Secara umum, demokrasi dapat diartikan sebagai suatu sistem pemerintahan di mana semua warga negaranya mempunyai hak dan kesempatan yang sama atau setara untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka.
Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa rakyat memiliki kekusasaan tertinggi dalam hal pembuatan keputusan yang nantinya mempunyai dampak bagi kehidupan rakyat secara keseluruhan. Pemerintahan dengan sistem demokrasi memberikan kesempatan seluas-luasnya terhadap warga negara agar berpartisipasi secara penuh dan aktif dalam proses perumusan, pengembangan, dan penetapan undang-undang, baik melalui keterwakilan (legislatif) maupun secara langsung. Secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu “Demos” dan “Kratos”. Demos artinya rakyat/ khalayak, dan kratos artinya pemerintahan. Sehingga pengertian demokrasi adalah pemerintahan yang diselanggarakan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat.
Demokrasi dapat terwujud di dalam suatu negara, salah satunya dengan menyelenggarakan pemilihan umum (Pemilu). Tesis Schumpeter memberikan kontribusi besar bagi pelbagai persoalan mengenai metode dan cara berdemokrasi. Argumen Schumpeter memberi sebuah kritikan terhadap pengertian demokrasi yang didefinisikan oleh para ilmuwan politik klasik. Bagi Schumpeter, dalam mewujudkan sebuah kepentingan bersama sulit untuk diformulasikan sebagai sebuah kebijakan, ringkasnya, Schumpeter memberikan terobosan baru bagi nilai demokrasi, ia mengartikan demokrasi sebagai sebuah “metode”, yang didalamnya terdapat pengaturan kelembagaan demi mencapai tujuan yang akan dikehendaki yakni keputusan politik, yang mana tiap individu mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih maupun memilih dalam metode pemungutan suara (Joseph Schumpeter, 2012: 09).
Pandangan Schumpeter terkenal dengan istilah demokrasi prosedural, yang lebih mengedepankan metode demokrasi secara prosedur. Pandangan tersebut mendapat kritikan dari ilmuwan politik yakni David Beetham. Ia mengkritik, bahwa demokrasi yang diartikan Schumpeter hanya pada tingkat partisipasi publik, Beetham juga mempertanyakan mengenai definisi demokrasi yang hanya diartikan begitu sempit, adanya persaingan dalam pemilu menurutnya hanya sebagai kontestasi antar elite-elite politik, namun bukan kehendak apa yang diinginkan oleh rakyat (Beetham, 1999: 03).
Lebih lanjut, Beetham mendefiniskan demokrasi melalui dua prinsip dasar dalam melihat demokrasi yakni kontrol masyarakat (popular control) dan kesetaraan politik (political equality) (Beetham, 1999: 05). Dapat dikatakan bahwa masyarakat mempunyai andil dalam mengendalikan persoalan-persoalan yang dialaminya dan didasarkan pada kesetaraan politik. Sebenarnya, istilah demokrasi substansial didasarkan atau ditujukan pada prinsip-prinsip tersebut dan pencapaiannya bisa terpenuhi apabila lembaga-lembaga perwakilan seperti legislatif, eksekutif maupun yudikatif bersifat akuntabel, transparan, dan menjadikan kedaulatan rakyat sebagai tujuan bersama.


Hubungan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia
Selain institusi negara yang perlu diperbaiki, yang perlu menjadi perhatian lebih lanjut adalah jaminan hak asasi manusia. Beetham, menjelaskan bahwa sejak Perang Dingin ada jurang pemisahan yang dalam antara demokrasi dan hak asasi manusia, ini muncul karena adanya persaingan dalam sistem sosial politik antar negara (Beetham, 1997: 351). Pemisahan ini semakin menguat dengan dukungan sistem pemerintahan yang bersifat otoritarianisme –seperti pemerintahan Kiri dan Kanan-, alih-alih dengan tujuan untuk menciptakan kondisi politik yang stabil, justru hak asasi manusia semakin tidak mempunyai tempat dihadapan publik.

Dalam melihat keterkaitan antara demokrasi dan hak asasi manusia, lebih baiknya kita terlebih dahulu memusatkan bahasan yang akan diangkat, karena keterikatan demokrasi dan hak asasi manusia mempunyai tipologinya secara terpisah. Salah satunya yang sering kita jumpai adalah hak sipil dan politik. David Beetham mengasumsikan bahwa semua warga negara berhak atas suara dalam urusan publik, ini diupayakan melalui partisipasi masyarakat sipil dan pemerintahan dengan berdasarkan pada kesetaraan politik (Beetham, 1997: 352). Misalnya, adanya kontrol publik secara tidak langsung dengan memperjuangkan jabatan-jabatan publik secara transparan, meminta pertanggungjawaban para elite politik, ini dapat dilakukan melalui forum-forum diskusi terbuka. Indikator penting dalam menjamin hak asasi manusia bagi negara demokrasi adalah pemilu yang sangat kompetitif, media massa dan aturan hukum yang bersifat independen, lembaga legislatif yang akuntabel serta representatif.
Melihat penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa argumen Beetham berangkat dari kritik atas konsep demokrasi ala Schumpetarian. Poin utamanya adalah bagaimana demokrasi tidak diartikan hanya sebagai kompetisi antar elite politik, namun keterlibatan masyarakat dan jaminan hak asasi manusia perlu diikutsertakan dalam urusan publik, salah satunya adalah ikut serta dalam merancang sebuah keputusan. 
Tesis yang diangkat Beetham, lebih bersifat normatif dan cenderung tidak relevan apabila dikontekstualisasikan di era sekarang. Indonesia sebagai negara “dunia ketiga” yang menganut sistem demokrasi, memiliki kompleksitas masalah yang berkeliaran dimana-mana. Munculnya politik klientelistik maupun patronase membuat apa yang disampaikan oleh Beetham cenderung tidak memiliki jawaban yang kongkrit atas permasalah tersebut. Aspinall menyebut itu sebagai demokrasi patronase, dimana adanya tukar tambah keuntungan –bersifat material- antara masyarakat sipil dan para politisi di Indonesia (Aspinall, 2019: 04). Kondisi objektif sekarang, memungkinkan masyarakat juga cenderung tidak mengaminkan apa yang disebut oleh Beetham sebagai demokrasi substansial, masyarakat cenderung menikmati hasil laba yang diperoleh dari para elite-elite politik.


Referensi :
Beetham, David. 1999. Democracy and Human Rights. Cambridge: Polity Press
Beetham, David. 1997. Linking Democracy and Human Rights. Peace Review : A Journal of Social Justice, Vol. 9,3. 
Edward Aspinall dan Ward B. 2019. Democracy for Sale: Elections, Clientelism and the State in Indonesia. Leiden: KITLV
Schumpeter, Joseph. 2012. Capitalism, Socialism and Democracy. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 
 

Facebook Comments

0 Komentar

TULIS KOMENTAR

Alamat email anda aman dan tidak akan dipublikasikan.